Hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pasalnya Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau education for all (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Tahun 2011 Indonesia berada diperingkat 69 dari 127 negara dan merosot dibandingkan tahun 2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan pada tahun 2011 oleh UNESCO ini lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65).Salah satu penyebab rendahnya indeks pembangunan pendidikan di Indonesia adalah tingginya jumlah anak putus sekolah. Sedikitnya setengah juta anak usia sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah menengah pertama (SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Data pendidikan tahun 2010 juga menyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah. Bahkan laporan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan menunjukan bahwa setiap menit ada empat anak yang putus sekolah.
Menurut Staf Ahli Kemendikbud Prof. Dr. Kacung Marijan, Indonesia mengalami masalah pendidikan yang komplek. Selain angka putus sekolah, pendidikan di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah lain, mulai dari buruknya infrastruktur hingga kurangnya mutu guru. Masalah utama pendidikan di Indonesia adalah kualitas guru yang masih rendah, kualitas kurikulum yang belum standar, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai.
Dalam dunia pendidikan guru menduduki posisi tertinggi dalam hal penyampaian informasi dan pengembangan karakter mengingat guru melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas. Disinilah kualitas pendidikan terbentuk dimana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ditentukan oleh kualitas guru yang bersangkutan.
Secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru baru sekitar 51% yang berpendidikan S-1 atau lebih sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Begitu juga dari persyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5% guru yang memenuhi syarat sertifikasi sedangkan 861.670 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi.
Dari segi penyebarannya, distribusi guru tidak merata. Kekurangan guru untuk sekolah di perkotaan, desa, dan daerah terpencil masing-masing adalah 21%, 37%, dan 66%. Sedangkan secara keseluruhan Indonesia kekurangan guru sebanyak 34%, sementara di banyak daerah terjadi kelebihan guru. Belum lagi pada tahun 2010-2015 ada sekitar 300.000 guru di semua jenjang pendidikan yang akan pensiun sehingga harus segera dicari pengganti untuk menjamin kelancaran proses belajar.
Ditambah hebohnya pelaksanaan UN SMA yang ditunda beberapa hari lalu, tercatat ada 11 provinsi yang mengalami pengunduran pelaksanaan Ujian Nasional. hal ini merupakan kejadian pertama dalam sejarah pelaksanaan Ujian Nasional yang ditunda, seperti yang diberitkan oleh Liputan6.com, Jakarta : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengaku sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Ujian nasional (UN) yang tertunda di 11 provinsi. Meski demikian, Nuh meyakini keterlambatan UN karena kelalaian PT Ghalia Indonesia Printing selaku perusahaan percetakan soal UN ujian di 11 provinsi tersebut.
"Sayalah yang harus tanggung jawab. Tapi penyebab persoalan itu dipercetakan. Seandainya Ghalia tidak apa-apa, tidak akan seperti ini. Ini bukan maksud saya mengalihkan pemberitaan," ujar Nuh di Gedung A, Kemendikbud, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).
Menurutnya, masalah tertundanya UN harus dilihat dari kacamata datar. Masalah berada di pencetakan yang wanprestasi. "Tidak sama dengan wanprestasi bangun gedung. Kalau bangun gedung bisa dilihat per mil berapa kerugiannya. Kalau UN, dampak materilnya jauh lebih besar," ucap dia.
Namun, Nuh menilai saat ini bukan saatnya mempermasalahkan hal tersebut. "Sekarang ini manajemen krisis, karena itu kita gunakan semua sumber daya," tuturnya.
Sebelumnya, Nuh menilai keterlambatan itu dikarenakan manajemen percetakan itu buruk.
"Jadi bukan karena persoalan infrastrukturnya. Kalau soal peralatan tidak baik, sudah pasti tidak bisa ikut tender. Jadi masalahnya itu di manajemen. Manajemennya buruk," cetus Nuh. (Frd).
"Sayalah yang harus tanggung jawab. Tapi penyebab persoalan itu dipercetakan. Seandainya Ghalia tidak apa-apa, tidak akan seperti ini. Ini bukan maksud saya mengalihkan pemberitaan," ujar Nuh di Gedung A, Kemendikbud, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).
Menurutnya, masalah tertundanya UN harus dilihat dari kacamata datar. Masalah berada di pencetakan yang wanprestasi. "Tidak sama dengan wanprestasi bangun gedung. Kalau bangun gedung bisa dilihat per mil berapa kerugiannya. Kalau UN, dampak materilnya jauh lebih besar," ucap dia.
Namun, Nuh menilai saat ini bukan saatnya mempermasalahkan hal tersebut. "Sekarang ini manajemen krisis, karena itu kita gunakan semua sumber daya," tuturnya.
Sebelumnya, Nuh menilai keterlambatan itu dikarenakan manajemen percetakan itu buruk.
"Jadi bukan karena persoalan infrastrukturnya. Kalau soal peralatan tidak baik, sudah pasti tidak bisa ikut tender. Jadi masalahnya itu di manajemen. Manajemennya buruk," cetus Nuh. (Frd).
dengan ini kita turut berduka cita atas kurang sigapnya para opnum pelaksanaa Ujian Nasional tahun 2013.
